Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Arief/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengungkapkan, kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN harus benar-benar sesuai dengan semangat tujuannya. Seperti diketahui, APBN berasal dari dana rakyat dan tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, apapun penggunaannya harus kembali kepada tujuan yaitu kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan PT. Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) dan PT PAL Indonesia (Persero), Rabu (18/11/2020). Sejumlah catatan juga diberikan politikus Fraksi PKS ini kepada Direksi PT SMF dan Direksi PT PAL.

Untuk PT SMF, legislator dapil DKI Jakarta ini menyoroti profit margin dan Return of Equity (ROE) dari PT SMF yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, profit margin mencapai 41 persen, sedangkan pada tahun 2019 hanya mencapai 32 persen, bahkan prognosa hingga akhir tahun tinggal 23 persen. 

Hal yang serupa juga terjadi pada ROE yang pada tahun 2016 mencapai 5,74 persen, sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai 3,95 persen. Penyebab tren penurunan ini dan langkah yang telah dipersiapkan untuk mendorong optimalisasi kinerja PT SMF, menjadi hal pertama yang ditanyakan oleh Anis kepada jajaran direksi PT SMF. 

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga memberi catatan atas total PMN yang dikucurkan kepada SMF sebesar Rp 1,8 triliun (2017 dan 2019), dimana telah di-leverage dalam bentuk penerbitan Surat Utang sebesar Rp 1,45 triliun. Artinya, leverage yang diciptakan tidak mencapai 1 kali dari nilai PMN yang didapatkan. Anis menilai angka tersebut pada dasarnya relatif rendah, jika dibanding dengan rata-rata leverage dari Bank Himbara untuk program PEN yang mencapai 2-3 kali lipat.

Sebagaimana yang disampaikan PT SMF bahwa hingga Juli 2020, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah disalurkan sebesar Rp 7 triliun, atau mencapai 70 persen dari target yang ditetapkan. Mengkonfirmasi statemen dari Kementerian PUPR, bahwa masih ada empat bank penyalur yang belum merealisasikan FLPP tahun ini, Anis meminta penjelasan tentang evaluasi dan hambatan apa saja yang dihadapi terutama dari bank penyalur FLPP. 

“Bagaimana strategi dari SMF untuk menjaga kesehatan keuangan dari FLPP. Sebagai special mission vehicle pemerintah, tentu SMF perlu menjalankan penugasan tersebut. Akan tetapi harus tetap pada koridor efisiensi dan optimalisasi, sehingga keuangan dari perusahaan masih dapat relatif sehat,” tanyanya. Hal ini berdasarkan data cost of financing yang disebutkan mencapai 8,28 persen dan suku bunga FLPP ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 5 persen.

Anis juga menekankan bahwa pasar properti memang memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Kontribusi sektor ini mencapai 2,75 persen dari PDB nasional. Dimana industri ini memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap 175 industri lainnya. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir pasar properti mengalami kelesuan. Nilai PMN yang diajukan untuk tahun 2021 hampir tiga kali lipat dibandingkan PMN sebelumnya. 

“Dengan kondisi daya beli masyarakat yang turun akibat Covid-19 diiringi dengan potensi resesi ekonomi nasional dan global. PT SMF perlu mempertimbangkan untuk sedikit menahan ekspansinya mengingat kondisi pasar yang jauh tidak optimal. Dikhawatirkan, apabila mendapatkan PMN dan menciptakan leverage melalui penerbitan surat utang, tetapi program FLPP sulit dijalankan akibat daya beli yang masih rendah, maka beban cost of financing dari SMF akan semakin besar,” pungkas Anis. (alw/es)